Digitalisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia dapat mempercepat proses pelaksanaan dan meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat, mewujudkan ketersediaan pelayanan publik yang memadai, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 mengatur tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur agar kerjasama ini dapat dilaksanakan secara luas, cepat, efektif, efisien, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Public private partnership (PPP) atau KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau pelayanan untuk kepentingan umum. Kerja sama tersebut mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan mempertimbangkan pembagian risiko di antara para pihak yang terlibat. Penyediaan infrastruktur melalui skema PPP dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan transaksi, konstruksi, dan pengoperasian, hingga serah terima aset pada akhir masa konsesi.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) pada unit Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia untuk membangun sistem informasi manajemen yang disebut KPBU 4.0 untuk mendukung proses KPBU yang lebih efektif dan efisien. DJPPR ingin mengembangkan aplikasi yang dinamis dan terintegrasi untuk mendukung dan mempercepat proses bisnis PPP dalam penyediaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.