Mengapa Integrasi Data Masih Menjadi Tantangan Utama dalam Sistem Informasi Kesehatan Indonesia

Di era digital saat ini, transformasi teknologi informasi telah merambah berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan ribuan fasilitas kesehatan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan mengintegrasikan data kesehatan secara menyeluruh. Bayangkan seorang pasien yang harus menceritakan ulang riwayat penyakitnya setiap kali berkunjung ke rumah sakit berbeda, atau dokter yang tidak dapat mengakses hasil laboratorium pasien karena dilakukan di fasilitas lain. Situasi ini masih menjadi kenyataan sehari-hari di Indonesia, mencerminkan betapa fragmentasinya sistem informasi kesehatan kita.

Meskipun berbagai inisiatif digitalisasi telah diluncurkan, integrasi data kesehatan masih menjadi tantangan utama yang belum sepenuhnya terselesaikan. 

Kondisi Sistem Informasi Kesehatan Indonesia Saat Ini

Lanskap sistem informasi kesehatan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai kepulauan digital yang terfragmentasi. Berbagai aplikasi dan platform telah dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit swasta, dan vendor teknologi, namun sebagian besar berjalan secara independen tanpa interkoneksi yang memadai.

Kementerian Kesehatan telah meluncurkan SATUSEHAT sebagai platform integrasi data kesehatan nasional, namun adopsinya masih belum merata. Di tingkat puskesmas terdapat e-Puskesmas, rumah sakit memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang dikembangkan berbagai vendor dengan standar berbeda-beda, sementara program-program vertikal seperti TB, HIV/AIDS, dan imunisasi memiliki sistem pelaporan tersendiri. Akibatnya, tenaga kesehatan harus memasukkan data yang sama ke berbagai sistem berbeda, menciptakan beban kerja administratif berlebihan dan potensi inkonsistensi data.

Kesenjangan digital antara fasilitas kesehatan di perkotaan dan pedesaan juga sangat mencolok. Rumah sakit besar di Jakarta atau Surabaya mungkin sudah memiliki sistem informasi canggih, sementara puskesmas di daerah terpencil masih bergantung pada pencatatan manual atau sistem digital yang sangat sederhana.

Baca juga: 5 Contoh Penerapan AI dalam Industri Kesehatan

Tantangan Teknis dalam Integrasi Data

Salah satu hambatan terbesar adalah ketidakseragaman standar data di antara berbagai sistem yang ada. Setiap vendor sistem informasi kesehatan sering mengembangkan format dan struktur data mereka sendiri tanpa mengikuti standar internasional yang sudah mapan. Cara sistem A mencatat diagnosis bisa sangat berbeda dengan sistem B, bahkan untuk penyakit yang sama.

Kondisi ini diperparah oleh belum konsistennya implementasi standar interoperabilitas internasional. Sebuah studi yang dipublikasikan di Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum (2025) sekitar 45% fasilitas kesehatan telah mengadopsi standar Health Level Seven (HL7), sementara 30% menggunakan Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Namun, masih terdapat 25% fasilitas kesehatan yang bergantung pada sistem proprietary yang tertutup dan tidak dirancang untuk pertukaran data lintas platform. Fragmentasi ini membuat pertukaran data antar sistem menjadi sangat kompleks dan sering kali memerlukan pengembangan interface khusus untuk setiap pasangan sistem yang harus saling berkomunikasi, sehingga meningkatkan biaya dan waktu integrasi.

Infrastruktur teknologi yang belum merata juga menjadi kendala serius. Konektivitas internet yang stabil adalah prasyarat untuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, namun masih banyak wilayah di Indonesia yang memiliki akses internet terbatas atau tidak stabil. Kapasitas hardware dan software di berbagai fasilitas kesehatan juga sangat bervariasi.

Legacy systems yang telah digunakan bertahun-tahun di banyak rumah sakit juga menimbulkan dilema tersendiri. Mengganti sistem lama dengan yang baru membutuhkan investasi besar, tidak hanya dalam biaya perangkat lunak dan keras, tetapi juga dalam migrasi data, pelatihan ulang staf, dan potensi gangguan operasional selama masa transisi.

Tantangan Organisasional dan Kebijakan

Koordinasi antar stakeholder dalam ekosistem kesehatan Indonesia sangat kompleks, melibatkan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPJS Kesehatan, rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, klinik, serta berbagai vendor teknologi. Setiap entitas memiliki agenda dan prioritas sendiri yang terkadang tidak selaras satu sama lain.

Ego sektoral masih sering menjadi penghalang. Beberapa instansi enggan berbagi data karena khawatir kehilangan kontrol atau otonomi. Kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah juga menambah kompleksitas, terutama dalam konteks otonomi daerah.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum untuk integrasi dan perlindungan data kesehatan masih belum komprehensif. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya dalam konteks data kesehatan masih memerlukan aturan turunan yang lebih detail. Standarisasi teknis juga belum diwajibkan secara menyeluruh melalui regulasi, sehingga vendor bebas mengembangkan produk dengan standar apapun.

Keterbatasan anggaran adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Sebagian besar anggaran kesehatan dialokasikan untuk pelayanan langsung, obat-obatan, dan infrastruktur fisik. Investasi untuk teknologi informasi sering dipandang sebagai prioritas sekunder, padahal membangun sistem informasi kesehatan terintegrasi membutuhkan investasi jangka panjang yang besar.

Tantangan Sumber Daya Manusia

Kekurangan tenaga ahli teknologi informasi kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan adalah masalah serius. Banyak rumah sakit dan puskesmas tidak memiliki staf IT yang memadai, apalagi yang memahami spesifik kebutuhan sistem informasi kesehatan.

Resistensi terhadap perubahan dari tenaga kesehatan juga merupakan faktor yang tidak boleh diremehkan. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang sudah terbiasa dengan cara kerja konvensional sering merasa terbebani dengan sistem baru yang memerlukan pembelajaran dan adaptasi. Ada persepsi bahwa input data ke sistem elektronik mengambil waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk merawat pasien.

Kurangnya pelatihan yang memadai memperburuk situasi. Implementasi sistem baru sering hanya disertai pelatihan singkat satu atau dua hari, yang tidak cukup untuk membuat pengguna benar-benar mahir. Beban kerja ganda juga menjadi keluhan nyata, di mana tenaga kesehatan harus melakukan pencatatan ganda selama masa transisi.

Isu Keamanan dan Privasi Data

Data kesehatan mengandung informasi pribadi yang sangat sensitif. Kekhawatiran terhadap kebocoran data pasien adalah isu serius yang dapat menghambat adopsi sistem terintegrasi. Infrastruktur keamanan siber di banyak fasilitas kesehatan Indonesia masih jauh dari memadai. Banyak sistem tidak memiliki enkripsi yang kuat, kontrol akses yang ketat, atau audit trail yang memadai.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital juga masih perlu dibangun. Beberapa kasus kebocoran data telah membuat masyarakat lebih waspada dan skeptis. Tantangan lain adalah menyeimbangkan antara aksesibilitas dan keamanan data, terutama dalam situasi darurat di mana dokter perlu mengakses riwayat pasien dengan cepat.

Dampak Negatif dari Kurangnya Integrasi Data

Fragmentasi sistem informasi kesehatan memiliki dampak nyata terhadap kualitas pelayanan. Duplikasi pemeriksaan yang tidak perlu sering terjadi ketika pasien pindah dari satu fasilitas ke fasilitas lain, karena dokter baru tidak memiliki akses ke hasil pemeriksaan sebelumnya. Ini bukan hanya pemborosan biaya, tetapi juga mengekspos pasien pada prosedur yang sebenarnya tidak diperlukan.

Dari perspektif manajemen kesehatan publik, kurangnya integrasi data secara langsung menghambat pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini terlihat jelas selama pandemi COVID-19, ketika proses tracking dan tracing kasus di Indonesia terkendala oleh sistem pelaporan yang terfragmentasi. Tantangan serupa juga muncul pada pencatatan vaksinasi, yang membutuhkan sistem digital terintegrasi agar data dapat dikelola secara konsisten. Upaya seperti pengembangan aplikasi SMILE oleh BADR Interactive menunjukkan pentingnya solusi digital untuk mendukung pencatatan vaksinasi yang lebih terstruktur dan siap diintegrasikan dengan sistem kesehatan yang lebih luas.

Dari sudut pandang pasien, fragmentasi sistem menciptakan pengalaman yang sangat tidak optimal. Pasien dengan penyakit kronis merasa frustrasi karena harus menceritakan ulang riwayat kesehatannya berkali-kali dan menghadapi layanan yang tidak terkoordinasi.

Baca selengkapnya: SMILE: Solusi Inovatif untuk Manajemen Distribusi Vaksin di Indonesia

Kesimpulan

Integrasi data kesehatan bukan hanya persoalan teknologi, melainkan kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Manfaatnya hanya dapat dirasakan jika fondasi standar data, infrastruktur, tata kelola, kebijakan, keamanan, dan SDM yang matang. Memaksakan integrasi tanpa kesiapan justru memperbesar fragmentasi, menambah beban kerja, dan meningkatkan risiko keamanan. Sebaliknya, integrasi yang dibangun bertahap dan terarah akan meningkatkan kualitas layanan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada akhirnya, keberhasilan integrasi data kesehatan ditentukan oleh kedewasaan organisasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, bukan sekadar kecepatan implementasi.

Saatnya meninjau kembali kesiapan integrasi data kesehatan secara menyeluruh, bukan untuk memaksakan digitalisasi, tetapi memastikan fondasi sistem dan organisasinya sudah tepat.

Lihat use case dan layanan yang dikembangkan BADR untuk memahami bagaimana kami membantu organisasi kesehatan menata data, membangun interoperabilitas, dan merancang sistem informasi kesehatan yang aman serta terintegrasi.

Isi formulir konsultasi di bawah ini untuk mendapatkan rekomendasi evaluasi kesiapan integrasi data kesehatan dan langkah implementasi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.